Istilah PPh-21 atau PPh Pasal 21 sudah sering didengar di dunia kerja. Umumnya para pekerja tidak benar-benar memahami tentang PPh 21 secara mendalam karena penghitungannya dilakukan oleh perusahaan sebagai pemberi upah. 

Walau demikian, sebenarnya kedua pihak perlu mengenal pajak jenis ini karena melibatkan perusahaan dan karyawan.

Mengenali PPh 21

Jika Anda adalah pemberi kerja atau orang yang berwenang atas gaji dan HR, maka Anda perlu mengenal PPh Pasal 21 dengan lebih baik. Ini penting karena berkaitan dengan berbagai peraturan pemerintah.

Apa Itu PPh 21?

PPh 21 atau PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan.

Singkatnya, ini adalah pajak yang dipotong dari penghasilan seseorang. Orang atau karyawan yang bersangkutan disebut sebagai Wajib Pajak, sementara penghasilannya disebut Objek Pajak.

Siapa yang Dikenakan PPh 21?

Setiap orang yang memiliki penghasilan sebenarnya berada di bawah peraturan terkait pajak penghasilan. Termasuk di dalamnya adalah karyawan tetap maupun tidak tetap.

Pemerintah mengatur secara mendetail pajak yang dikenakan untuk masing-masing wajib pajak dengan status yang berbeda-beda.

Dasar Hukum Terkait PPh 21

Situs resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengurutkan sejumlah 15 undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan PPh 21.

Ini dimulai dari undang-undang sebagai peraturan tertinggi, diikuti oleh peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, dan peraturan direktur jenderal pajak.

Berbagai peraturan ini juga menjelaskan prosedur perhitungan, pemotongan, penyetoran, sampai kepada pelaporan.

Perhitungan PPh 21 Karyawan

Ada banyak aspek yang menentukan jumlah potongan PPh Pasal 21. Misalnya, status kepegawaian, status perkawinan, jumlah anak atau tanggungan, dan besaran penghasilan itu sendiri.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Tidak semua penghasilan dikenakan PPh Pasal 21. Pemerintah menetapkan angka tertentu sebagai dasar Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP.

Orang yang memiliki penghasilan sama dengan atau lebih kecil dari PTKP tidak akan dikenakan pajak PPh Pasal 21.

Penghasilan pribadi yang tidak dikenakan PPh Pasal 21 adalah sebesar Rp. 54.000.000 per tahun.

Namun pegawai yang menikah dan menanggung pasangannya bisa berpenghasilan sampai dengan Rp. 58.500.000 dan tidak dikenakan PPh Pasal 21.

Jika istri tersebut bekerja, ada tambahan lagi sebesar Rp. 54.000.000 yang tidak dikenakan pajak. Jika ia memiliki anak atau tanggungan, batas PTKP karyawan tersebut akan semakin tinggi.

Tarif untuk Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Karyawan yang penghasilannya di atas nilai PTKP, akan dikenakan pajak yang bersifat progresif. Artinya, semakin besar penghasilan seseorang, akan semakin besar pula pajaknya.

Berikut ini adalah tarif lapisan penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak	Tarif Pajak*
Sampai dengan Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5%
Di atas Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai Dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)	30%
Di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)	35%

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh 21

Tidak semua penghasilan yang berada pada kategori PKP akan dikenakan pajak. Pajak akan dikenakan atas sebagian dari penghasilan saja, sesuai dengan status sebagai karyawan.

Pemerintah menetapkan prosedur penghitungan pajak yang berbeda untuk pegawai tetap, pegawai tidak tetap, atau pekerja lepas yang bukan pegawai. Perhitungan ini disebut dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Selisih dari PKP dan PTKP akan digunakan untuk menghitung pajak penghasilan seseorang.

Namun prosedur penghitungan untuk orang yang menerima gaji secara stabil setiap bulan dengan orang yang bekerja lepas secara harian tentunya berbeda.

Pekerja harian atau pekerja lepas biasanya melibatkan proses hitungan yang sedikit lebih rumit. Ini dikarenakan total jam kerja setiap pekerja lepas tersebut berbeda-beda.

Selain itu, jika satu pekerjaan diberikan kepada pekerja lepas yang berbeda setiap bulan atau tahunnya, maka detail lainnya yang menyertai pekerja tersebut juga akan berubah.

Aplikasi HR dengan Fitur PPh 21

Setelah membaca segelintir dari ketentuan yang berhubungan dengan PPh Pasal 21, apakah Anda merasa panik?

Mulai membaca semua peraturan yang berhubungan dengan PPh 21? Mulai membuat worksheet excel untuk menghitung PTKP, PKP, DPP, dan berbagai komponen gaji lainnya?

Tidak perlu panik. Saat ini sudah ada berbagai aplikasi HR yang dapat membantu mempermudah pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan PPh 21.

Aplikasi HR

Aplikasi HR adalah aplikasi yang membantu pelaksanaan fungsi-fungsi HR (Human Resource) dalam kegiatan sehari-hari. Fungsi-fungsi tersebut antara lain adalah rekrutmen, absensi, penilaian kinerja, dan penggajian.

Fitur PPh 21

Aplikasi HRD terbaik adalah aplikasi yang bisa membantu pelaksanaan pekerjaan HR sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Tidak semua fitur dibutuhkan oleh sebuah perusahaan, namun pada saat yang sama, ada berbagai fitur penting yang harus dimiliki untuk menjamin efektivitas kerja.

Fitur PPh 21 adalah salah satu fitur penting yang akan menunjang pelaksanaan kerja HRD. Ini dikarenakan semua karyawan, baik tetap maupun tidak tetap, akan dikenakan pajak sesuai dengan besaran penghasilannya masing-masing.

Perusahaan harus menghitung penghasilan karyawan yang termasuk PKP, menghitung DPP, melakukan pemotongan, dan penyetoran. Penghasilan itu sendiri memiliki berbagai komponen yang bisa berubah sewaktu-waktu.

Manfaat Aplikasi HR untuk Perusahaan

Berbagai manfaat aplikasi HR untuk perusahaan, yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi, terlihat juga dalam pelaksanaan penghitungan PPh 21.

Teknologi yang digunakan dalam fitur PPh 21 akan mempermudah bagian HR dalam bekerja.

Berbagai manfaat aplikasi HR untuk perusahaan, yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi, terlihat juga dalam pelaksanaan penghitungan PPh 21.

Penyesuaian Secara Otomatis

Karena berbagai faktor dapat mempengaruhi besaran PPh 21, maka berbagai perubahan terkait karyawan yang bersangkutan akan mengubah prosedur dan nilai hitungan PPh 21.

Misalnya jika karyawan tersebut menikah, atau memiliki anak, atau mendapatkan kenaikan gaji, dan lain sebagainya. Penghitungan ulang secara manual tentunya akan sangat merepotkan dan memakan waktu.

Dengan aplikasi, berbagai perubahan tersebut hanya memerlukan penyesuaian data. Bagian HR cukup bekerja beberapa menit untuk memperbarui data karyawan dan segala prosedur perhitungannya akan dilakukan oleh aplikasi secara otomatis.

Minimal Risiko Kesalahan

Selain memakan waktu, penghitungan PPh 21 juga memiliki risiko kesalahan yang sangat tinggi.

Ini wajar terjadi mengingat ada begitu banyak faktor yang harus diperhatikan dengan seksama dalam menentukan berbagai komponen, seperti PTKP, PKP, DPP, tunjangan, status kekeluargaan, dan lain sebagainya.

Aplikasi dapat secara signifikan menurunkan risiko terjadinya kesalahan. Ini karena berbagai ketentuan tersebut sudah dimasukkan dalam program komputer yang akan bekerja secara otomatis, tanpa unsur human error.

Jika terjadi kesalahan penghitungan, maka itu adalah karena kesalahan data yang disediakan oleh manusia, baik karyawan maupun bagian HR.

Ikut Aturan Pemerintah

Perubahan perhitungan PPh 21 bisa terjadi karena perubahan peraturan pemerintah.

Perubahan terbaru terkait PPh 21 adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan. Di masa depan, berbagai perubahan akan tetap terjadi.

Dengan menggunakan aplikasi, perubahan peraturan terkait PPh Pasal 21 tidak akan menjadi masalah.

Pengembang aplikasi akan melakukan pembaruan yang memfasilitasi berbagai perubahan tersebut. Ini dapat mempermudah perusahaan untuk tetap ikut dengan aturan yang ditetapkan pemerintah terkait PPh 21.

Manfaat Menggunakan Aplikasi PPh 21

Aplikasi HR dengan fitur PPh 21 dapat menyederhanakan prosedur yang berhubungan dengan PPh 21 dan membantu perusahaan untuk patuh pada peraturan yang berlaku.

Ada banyak faktor yang dapat mengubah besaran penghasilan yang dikenakan pajak. Selain itu, tarif atau persentase pajak setiap karyawan tidaklah sama.

Berbagai aspek penghitungan ini tidak perlu menjadi sumber ketakutan jika perusahaan bisa memanfaatkan teknologi yang ada dalam bentuk aplikasi HR.

Aplikasi HR dengan fitur PPh 21 dapat menyederhanakan prosedur dan membantu perusahaan untuk patuh pada peraturan yang berlaku